Home / Berita Umum / Pengakuan Jokowi Diprotes Tim Prabowo, Apa Penyebabnya?

Pengakuan Jokowi Diprotes Tim Prabowo, Apa Penyebabnya?

Pengakuan Jokowi Diprotes Tim Prabowo, Apa Penyebabnya? – “Saya ketahui Pak Prabowo miliki area yg begitu luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektar, ikut di Aceh Tengah 120 ribu hektar. Saya cuma mau memberikan jika, jika, jika pembagian-pembagian begini tidak dilaksanakan jaman pemerintahan saya.”

Pengakuan itu diungkapkan capres (calon presiden) nomer urut 01 Joko Widodo (Jokowi) di Hotel Sultan Jakarta (17/02/2019) kala menyikapi arahan lawan tandingnya Prabowo Subianto bab pembagian sertifikat tanah. Awalnya Prabowo merasa pembagian sertifikat tanah yg dilaksanakan Jokowi tidak cocok dengan UUD 1945 Clausal 33 yg selanjutnya dijawab Jokowi dengan pengakuan diatas.

Pengakuan Jokowi diprotes tim Prabowo sebab dirasa bertendensi menyerang pribadi, satu peraturan yg dilarang oleh Komisi Penyelenggara Umum (KPU) sebagai penyelenggara debat.

“Saya senantiasa jelas saja saya begitu menyesal jika Pak Jokowi menurut saya menyerang pribadi Pak Prabowo tentang tanah punya Pak Prabowo beberapa ratus ribu hektar di Kalimantan timur di Aceh itu punya perusahaan bukan punya pribadi Prabowo,” kata Hashim Djojohadikusumo, Direktur Komunikasi serta Sarana Tubuh Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi selesai debat.

Hasjim menyampaikan area di Kalimantan Timur dipunyai Prabowo pada 2004 selesai diambil alih dari BPPN. “Itu BPPN yaitu tubuh negara yg kelola hutang orang-orang yg credit macet, sebenarnya jelas Prabowo tolong negara dengan mengambil alih aset-aset memiliki masalah,” kata Hashjim.

“Kami bakal tuntut kami bakal lapor ke Bawaslu.”

Bahaya memberikan laporan Jokowi ke Bawaslu nyata-nyata berlangsung. Team Advokat Indonesia Berjalan (TAIB) memberikan laporan Jokowi ke Bawaslu pada Senin (18/2/2019). “Kami udah memberikan laporan calon presiden 01 dalam masalah ini Pak Jokowi berkenaan dengan apakah yg udah beliau berikan tadi malam pada debat calon presiden ke dua. Yg beliau berikan lebih terhadap menyerang pribadi, terhadap fitnah,” kata Djamaludin Koedoebon, anggota TAIB yg berperan sebagai pelapor di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Menurut Djamaludin, Jokowi dirasa udah melanggar Clausal 280 huruf c Undang-undang Nomer 7 Tahun 2017 Terkait Pemilu. Clausal itu melarang peserta, pelaksana serta team kampanye mengejek seorang, agama, suku, ras, grup, calon, serta/atau peserta pemilu yg berbeda sepanjang kampanye.

Menurut Djamaludin dakwaan Jokowi yg menyebutkan Prabowo miliki beberapa ratus ribu hektare area di Kalimantan Timur serta Aceh begitu gak berdasarkan. Meski sebenarnya, katanya, status area itu konsisten punya negara serta Prabowo cuma miliki hak manfaat upaya (HGU).

Tahu dianya dilaporkan Jokowi menjawab gampang. Dia menjelaskan supaya tidak perlu ada debat mendekati Pemilu 2019 kalau sedikit-sedikit perkataan serta moment dalam debat diancam bakal dilaporkan terhadap Bawaslu. “Ya debat waktu lalu saya dilaporkan, kalaupun debat dilaporkan gak perlu debat saja,” kata Jokowi sembari ketawa terhadap wartawan di Tangerang, Senin (18/2/2019).

Gak Butuh Dilaporkan

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Sigit Terakhir menyampaikan dalam debat ada area untuk sama sama mengklarifikasi perihal yg dirasa tidak benar.

Sisa Komisioner KPU itu menyampaikan problem kepemilikan area tidak termasuk juga dalam penyerangan yg punya sifat pribadi. Menurut Sigit, kepemilikan area adalah sisi dari harta kekayaan yg terbuka untuk didapati publik dari capres.

“Ini pula berkenaan dengan bagaimana satu ketetapan di nikmati oleh individu spesifik. Jadi yg diungkapkan paslon 01 bukan bentuk serangan yg sifatnya personal,” kata Sigit terhadap reporter Tirto, Selasa (19/2/2019).

Team Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin ikut menolak ada pengakuan Jokowi yg menyerang Prabowo dengan personal. Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni memandang partisan Prabowo “baper” atau terangkut perasaan sebab terasa kalah dalam debat tempo hari.

“Kalaupun Jokowi menyebutkan bab keluarganya Prabowo, mengusik eks istrinya lantas ada mengusik bab fisiknya Prabowo, nah itu baru menyerang personal ya,

Akan tetapi sama sama memberikan laporan dalam acara pemilu dirasa satu yg wajar. Dosen hukum pidana dari Kampus Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyampaikan debat adalah acara kampanye dalam pemilu hingga berubah menjadi hak peserta untuk memberikan laporan perkiraan pelanggaran oleh peserta berbeda.

“Bab pengakuan yg menyerang pribadi biarkan Bawaslu yg mengartikannya,” kata Abdul Fickar terhadap reporter Tirto.

Dikaji Bawaslu
Jokowi dilaporkan ke Bawaslu oleh Team Advokat Indonesia Berjalan (TAIB) atas perkiraan melanggar Clausal 280 huruf c Undang-undang Nomer 7 Tahun 2017 Terkait Pemilu. Clausal itu melarang peserta, pelaksana serta team kampanye mengejek seorang, agama, suku, ras, grup, calon, serta/atau peserta pemilu yg berbeda sepanjang kampanye.

Anggota TAIB Djamaludin Koedoebon menyampaikan dakwaan Jokowi yg menyebutkan Prabowo miliki beberapa ratus ribu hektare area di Kalimantan Timur serta Aceh begitu gak berdasarkan. Meski sebenarnya area itu konsisten punya negara serta Prabowo cuma miliki hak manfaat upaya (HGU).

Prabowo sendiri udah mengklarifikasi pengakuan Jokowi kala debat berjalan. Prabowo mengaku kalau dianya kuasai beberapa ratus ribu hektar area dengan status HGU. Area itu bertempat di Kalimantan Timur seluas 220 ribu hektare serta Aceh Tengah seluas 120 ribu hektare. Prabowo menjelaskan siap kembalikan area itu ke negara kalau memang diperintah.

“Tanah saya kuasai beberapa ratus ribu hektare benar. Itu HGU (hak manfaat upaya), punya negara. Itu benar, negara dapat mengambil. Untuk negara saya ikhlas dibanding ke orang asing lebih baik saya kelola. Saya nasionalis serta patriot,” kata Prabowo dalam debat antar calon presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Selain itu, Bawaslu masih tetap mengulas apa laporan pada Jokowi penuhi segi formil serta materil hingga butuh dilakukan tindakan ataukah tidak.

“Seandainya itu tercukupi maka dilaksanakan klarifikasi pada banyak team,” kata Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar di daerah Thamrin, Jakarta Pusat.

Fritz menyampaikan bab serangan yg punya sifat pribadi memang tidak ditata dengan detail dalam Undang-undang Pemilu. Hal semacam itu cuma ada dalam adat atau tata-tertib debat.

Tata-tertib debat sendiri dibikin atas basic persetujuan bersama dengan pada KPU, Bawaslu serta dua team pemenangan pasangan calon.

“Yg ditata dalam UU Pemilu yaitu mengejek suku agama ras serta grup. Serta adat debat itu satu peraturan yg di setujui oleh peserta pemilu serta KPU,” kata Fritz.

About admin